BERITA KERABAT – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan akan mengirimkan sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke lokasi terdampak paling parah di Aceh mulai 3 Januari 2026.
Penugasan ribuan calon pamong praja ini bertujuan utama untuk membangkitkan kembali fungsi pemerintahan desa yang lumpuh total serta membantu pembersihan fasilitas publik di wilayah bencana.
Fokus pada Aceh Utara dan Aceh Tamiang
Dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (29/12/2025), Mendagri menjelaskan bahwa pemilihan lokasi penugasan didasarkan pada tingkat kerusakan yang signifikan. Fokus utama pengiriman praja ini adalah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Data pemerintah menunjukkan potret yang memprihatinkan: tercatat sekitar 1.580 kantor desa di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat menjalankan fungsi administrasi. Dari jumlah tersebut, Aceh menjadi wilayah terdampak paling masif dengan 1.455 desa yang lumpuh. Lebih ekstrem lagi, Tito mengungkapkan terdapat 22 desa yang hilang tersapu banjir, di mana sebagian besar berada di wilayah Aceh.
Misi Ganda: Kebersihan dan Administrasi
Mendagri menekankan bahwa kehadiran praja IPDN bukan sekadar bantuan tenaga fisik, melainkan juga dukungan intelektual untuk memulihkan tata kelola pemerintahan. Ada dua tugas pokok yang diberikan kepada mereka:
- Rehabilitasi Fisik: Membantu warga dan aparat setempat membersihkan lumpur serta puing-puing dari rumah ibadah, sekolah, dan gedung pemerintahan desa.
- Pemulihan Tata Kelola: Menghidupkan kembali layanan publik, melakukan validasi data kerusakan rumah untuk pencairan bantuan, serta membantu pendataan dokumen kependudukan yang hilang.
“Kita ingin pelayanan kepada masyarakat segera berjalan. Para praja ini akan membantu menghidupkan kembali kantor-kantor desa agar distribusi bantuan dan pendataan warga bisa dilakukan secara akurat dari tingkat bawah,” ujar Tito Karnavian.
Skema KKN dan Kurikulum Akademik
Penugasan ini tidak dipandang sebagai beban tambahan bagi para praja, melainkan bagian integral dari pendidikan mereka. Kemendagri merancang skema ini menyerupai Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang masuk ke dalam kurikulum pendidikan IPDN. Dengan demikian, para praja akan tetap mendapatkan penilaian akademik atas pengabdian lapangan tersebut.
Tito menilai pengalaman langsung di daerah bencana adalah laboratorium nyata bagi calon pemimpin masa depan. Mereka akan berhadapan langsung dengan kompleksitas permasalahan sosial, logistik, dan psikologi massa di lapangan.
“Ini adalah implementasi riil dari kurikulum mereka. Mereka berhadapan langsung dengan masalah nyata sambil mengabdi kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” tambahnya.
Sinergi Antar-Lembaga dan Anggaran
Pengiriman praja ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan skala besar yang melibatkan lintas kementerian. Selain IPDN, pemerintah juga mengerahkan sekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) serta personel TNI/Polri untuk membantu proses evakuasi dan rehabilitasi.
Terkait dukungan logistik, Kemendagri memperkirakan kebutuhan anggaran untuk operasional tim pemulihan ini berkisar antara Rp35 hingga Rp40 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk memobilisasi personel, penyediaan alat kebersihan, hingga dukungan operasional selama satu bulan penuh di lapangan.
Di sisi lain, bantuan kemanusiaan dari pihak swasta juga terus mengalir. Tercatat bantuan berupa 100.000 potong pakaian serta penyediaan layanan air bersih dan dapur umum dari berbagai perusahaan telah mulai didistribusikan ke Aceh Tamiang guna meringankan beban pengungsi.
Harapan Pemulihan Cepat
Kehadiran 1.054 praja IPDN diharapkan mampu mempercepat fase transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi. Dengan validasi data yang dilakukan oleh para praja, pemerintah berharap bantuan tunai untuk perbaikan rumah (yang dianggarkan sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan) dapat segera disalurkan tepat sasaran tanpa hambatan birokrasi.
Masyarakat Aceh menyambut baik langkah ini, mengingat lumpuhnya kantor desa selama beberapa pekan terakhir telah menghambat akses warga terhadap surat keterangan dan bantuan logistik pemerintah. Dengan dimulainya penugasan pada awal Januari mendatang, diharapkan wajah pemerintahan di desa-desa Aceh kembali pulih dan optimisme warga dapat terbangun kembali di awal tahun 2026.
