BERITA KERABAT – Di penghujung tahun 2025, tepatnya pada Rabu (31/12/2025), suasana di Kantorpos Cikini, Jakarta Pusat, tampak berbeda dari biasanya. Antrean warga yang tertib memadati area tunggu sejak pagi. Mereka adalah para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menantikan pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, hadir langsung di lokasi untuk meninjau proses penyaluran hari terakhir tersebut. Kehadiran Mensos bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa kendala teknis yang berarti di detik-detik akhir penutupan tahun anggaran.
Komitmen Pelayanan Hingga Tengah Malam
Dalam kunjungannya, Mensos didampingi oleh Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Haris. Gus Ipul menegaskan bahwa negara berkomitmen untuk tidak membiarkan satu pun KPM yang memenuhi syarat tertinggal dalam proses distribusi ini.
“Hari ini adalah batas akhir yang diberikan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLTS Kesra. Kami ingin memastikan proses ini betul-betul tuntas, tidak ada yang tertinggal, dan seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Gus Ipul di sela-sela dialognya dengan warga.
Untuk mengakomodasi lonjakan penerima di hari terakhir, PT Pos Indonesia mengambil langkah luar biasa dengan memperpanjang jam layanan. Kantor-kantor pos di seluruh Indonesia, termasuk Kantorpos Cikini, tetap membuka loket layanan hingga pukul 00.00 WIB malam ini. Langkah ini diambil agar KPM yang memiliki kesibukan di siang hari tetap bisa mengambil hak mereka sebelum dana tersebut dikembalikan ke kas negara.
Data dan Realisasi Nasional
Hingga penghujung Desember 2025, realisasi penyaluran BLTS Kesra telah mencapai angka yang signifikan. Secara nasional, bantuan ini menyasar sekitar 33 hingga 35 juta KPM. Skema penyalurannya terbagi menjadi dua jalur utama: melalui perbankan (Himbara) dan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Dari total tersebut, sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Khusus di wilayah DKI Jakarta, terdapat sekitar 71.000 KPM yang terdata dari total 500.000 penerima di seluruh provinsi. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program ini pun tidak main-main, meningkat dari Rp74 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun demi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Menekankan Penggunaan Bijak dan Larangan Judi Online
Di hadapan para penerima manfaat, Mensos memberikan pesan yang sangat tegas mengenai penggunaan bantuan tersebut. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total yang diterima hari ini mencapai Rp900.000.
“Gunakan uang ini untuk kebutuhan pokok keluarga, seperti membeli beras, telur, atau biaya sekolah anak. Saya ingatkan dengan keras, bantuan ini tidak boleh digunakan untuk judi online atau pengeluaran yang tidak penting,” tegas Gus Ipul.
Pemerintah juga memastikan bahwa akurasi data tetap menjadi prioritas. Melalui mekanisme “Usul Sanggah” di aplikasi Cek Bansos dan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta pemerintah daerah, data penerima terus diperbarui secara dinamis untuk meminimalisir salah sasaran.
Inovasi Layanan Home Delivery
Selain peninjauan di kantor pos, Mensos juga mengapresiasi inovasi layanan jemput bola yang dilakukan petugas Pos Indonesia. Bagi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau KPM yang sedang sakit, petugas kantor pos melakukan pengantaran langsung ke rumah (home delivery).
“Bagi warga yang sakit atau sudah sepuh, negara yang hadir mendatangi mereka. Ini adalah bentuk pelayanan manusiawi yang ingin kita terus tingkatkan,” tambahnya.
Haris, selaku Plt Dirut Pos Indonesia, menambahkan bahwa pihaknya telah menambah personel dan titik lokasi pembayaran (community payment) di balai desa maupun kelurahan untuk memecah antrean. Dokumentasi berupa foto wajah penerima dan koordinat lokasi saat penyerahan dana menjadi bukti digital bahwa bantuan telah tersalurkan secara transparan.
Penutup Tahun yang Berarti
Penyaluran BLTS Kesra di Kantorpos Cikini hari ini menjadi simbol penutupan program bantuan sosial tahun 2025 dengan catatan positif. Meskipun batas akhir pencairan adalah malam ini pukul 24.00 WIB, pemerintah mengimbau masyarakat yang belum mengambil bantuannya untuk segera datang ke kantor pos terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga asli.
Dengan tuntasnya penyaluran ini, diharapkan beban ekonomi masyarakat rentan dapat sedikit teringan, sekaligus menjadi stimulus bagi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
