BERITA KERABAT – Ketegangan diplomatik global mencapai titik didih baru setelah Gedung Putih secara mengejutkan menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan kekuatan militer demi mengamankan Greenland. Ambisi yang sempat dianggap sebagai lelucon beberapa tahun lalu, kini bertransformasi menjadi prioritas keamanan nasional utama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa, 6 Januari 2026, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa akuisisi Greenland adalah hal vital untuk menangkal dominasi Rusia dan China di kawasan Arktik.
“Presiden telah memperjelas bahwa mendapatkan Greenland adalah prioritas keamanan nasional. Penggunaan militer AS selalu menjadi opsi yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” ungkapnya dalam pernyataan yang menggetarkan panggung politik internasional.
Alasan Keamanan Nasional: Bukan Soal Mineral, Tapi Pertahanan
Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah operasi pasukan khusus AS di Venezuela yang berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro. Keberhasilan operasi tersebut tampaknya memberi rasa percaya diri tinggi bagi Washington untuk mengejar target wilayah strategis lainnya. Trump berkali-kali menekankan bahwa posisinya terhadap Greenland murni didorong oleh faktor pertahanan, bukan sekadar kekayaan sumber daya alam.
“Jika Anda melihat garis pantai Greenland, Anda akan melihat kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana. Kita membutuhkannya untuk keamanan nasional. Kita harus memilikinya,” ujar Trump kepada wartawan di Palm Beach, Florida. Ia bahkan telah menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk memimpin “pertempuran” negosiasi atau langkah-langkah strategis lainnya guna mewujudkan akuisisi ini.
Bagi Washington, kendali atas Greenland melampaui isu teritorial. Dengan mencairnya es di kutub akibat perubahan iklim, rute perdagangan laut baru di Arktik mulai terbuka. Siapa pun yang menguasai Greenland akan memiliki kendali penuh atas navigasi dan sistem pertahanan rudal di belahan bumi utara.
Reaksi Keras Denmark dan Ancaman Bubarnya NATO
Langkah agresif AS ini segera memicu kemarahan besar di Kopenhagen dan Nuuk (ibu kota Greenland). Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memberikan tanggapan yang sangat tajam. Ia mengingatkan bahwa Greenland bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan dan menegaskan kedaulatan Denmark atas wilayah otonom tersebut.
Beberapa analis bahkan memperingatkan bahwa jika AS benar-benar melakukan tindakan sepihak terhadap Greenland, hal itu bisa menjadi akhir dari aliansi NATO. Bagaimana mungkin sebuah negara anggota NATO melakukan agresi militer terhadap wilayah kedaulatan anggota lainnya?
“Anda tidak bisa mencaplok negara lain. Bahkan dengan alasan keamanan internasional pun tidak diperbolehkan,” tegas Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen.
Ia menyatakan bahwa masa depan Greenland hanya berada di tangan 57.000 penduduknya, bukan di tangan kekuatan besar manapun.
Tekanan Ekonomi sebagai Senjata Awal
Sebelum benar-benar mengerahkan militer, AS tampaknya sudah mulai menggunakan “otot” ekonominya. Laporan menyebutkan bahwa Washington telah menangguhkan izin untuk lima proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai berskala besar yang dikembangkan oleh perusahaan Denmark, Orsted, di lepas pantai timur AS. Langkah ini dianggap sebagai bentuk intimidasi ekonomi agar Denmark bersedia bernegosiasi.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam briefing tertutup dengan anggota Kongres, mengonfirmasi bahwa pemerintah lebih memilih opsi pembelian melalui kesepakatan finansial yang besar. Namun, dengan penolakan mentah-mentah dari Denmark, retorika militer yang dilontarkan Gedung Putih menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas Eropa Utara.
Arktik: Medan Tempur Baru Dunia
Greenland kini berada di jantung debat keamanan global. Dengan Rusia yang terus meningkatkan kehadiran militernya di Kutub Utara dan China yang menyebut dirinya sebagai “Negara Dekat Arktik”, Amerika Serikat merasa tertinggal. Pangkalan Luar Angkasa Pituffik (dahulu Pangkalan Udara Thule) milik AS yang sudah ada di Greenland dianggap belum cukup untuk membendung ancaman modern seperti rudal hipersonik.
Dunia kini menanti, apakah ancaman militer ini hanya sekadar taktik negosiasi “The Art of the Deal” ala Trump, ataukah kita sedang menyaksikan awal dari konflik besar di wilayah Arktik yang selama ini damai.
