Berita Kerabat – Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membawa paradigma ekonomi baru yang dikenal sebagai Prabowonomics. Strategi ini menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi agresif yang ditargetkan mencapai 8%, hilirisasi industri yang masif, serta program kesejahteraan sosial skala besar seperti Makan Bergizi Gratis. Namun, di balik ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia, terdapat celah risiko yang justru berpotensi menekan perekonomian rakyat kecil dalam jangka menengah dan panjang.
Risiko Besar di Balik Ambisi Ekonomi Tinggi
Salah satu pilar utama Prabowonomics adalah belanja negara yang ekspansif. Program makan gratis untuk puluhan juta anak membutuhkan dana hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Risiko utamanya adalah pembengkakan defisit anggaran. Untuk menutupi kebutuhan ini, pemerintah berpotensi menaikkan rasio pajak atau mengejar target pajak dengan lebih agresif.
Bagi rakyat, ini berarti penurunan daya beli. Kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau pajak sektoral lainnya secara langsung akan mengerek harga barang kebutuhan pokok. Jika pendapatan masyarakat tetap stagnan sementara harga barang naik akibat beban pajak, maka konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor ekonomi Indonesia akan melemah.
Utang Luar Negeri dan Kerentanan Moneter
Proyek infrastruktur besar dan subsidi sosial yang masif menuntut pendanaan yang tidak sedikit. Jika penerimaan negara tidak mencukupi, penambahan utang luar negeri menjadi jalan pintas. Ketergantungan pada utang meningkatkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Ketika nilai tukar melemah, harga barang impor—termasuk bahan baku pangan dan energi—akan melonjak. Rakyatlah yang pada akhirnya menanggung beban inflasi dari “impor” tekanan ekonomi tersebut.
Paradoks Hilirisasi: Modal Besar vs Lapangan Kerja
Hilirisasi industri memang meningkatkan nilai tambah ekspor, namun model ini sangat padat modal (capital intensive) bukan padat karya (labor intensive). Prabowonomics yang terlalu fokus pada industri berat berisiko menciptakan pertumbuhan yang tidak inklusif. Pendapatan negara mungkin meningkat di atas kertas, namun jika teknologi dan tenaga ahli asing lebih mendominasi, masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri. Tanpa transformasi ke sektor manufaktur ringan yang menyerap banyak tenaga kerja, angka pengangguran terdidik justru berisiko naik.
Risiko Inflasi Pangan Akibat Sentralisasi Produksi
Program Food Estate atau lumbung pangan skala besar seringkali menjadi bagian dari strategi kedaulatan pangan dalam Prabowonomics. Namun, sejarah menunjukkan bahwa proyek skala besar seringkali mengabaikan ekosistem pertanian lokal dan petani kecil. Jika terjadi kegagalan panen pada proyek sentralistik ini, pasokan pangan nasional akan terganggu secara drastis, memicu lonjakan harga pangan yang mencekik rakyat miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya hanya untuk makan.
Pengabaian Ekonomi Kreatif Dan UMKM
Fokus pada industri pertahanan dan energi yang menjadi ciri khas Prabowonomics dikhawatirkan akan meminggirkan dukungan bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Padahal, sektor inilah yang selama ini menjadi penyelamat ekonomi rakyat saat krisis. Jika insentif fiskal lebih banyak mengalir ke perusahaan besar atau BUMN strategis, kesenjangan ekonomi antara korporasi besar dan pengusaha kecil akan semakin lebar.
Prabowonomics menawarkan visi yang berani, namun keberhasilannya sangat bergantung pada manajemen risiko yang sangat ketat. Tanpa keberpihakan yang nyata pada penguatan daya beli dan perlindungan terhadap kelas menengah ke bawah, ambisi pertumbuhan 8% tersebut justru bisa menjadi beban yang memicu ketidakstabilan sosial. Perekonomian rakyat membutuhkan stabilitas harga dan kepastian lapangan kerja, bukan sekadar angka pertumbuhan yang tinggi namun rapuh.
