BERITA KERABAT – Awal tahun 2026 menjadi periode kelam bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Gelombang pertempuran baru yang meledak di Suriah Utara, khususnya di Aleppo, serta ketegangan yang memuncak di Yaman, telah memaksa kekuatan Barat untuk melakukan intervensi diplomatik dan militer secara terbatas. Di tengah pusaran konflik ini, Turki akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan posisi strategisnya terhadap perubahan peta kekuatan di perbatasannya.
Eskalasi di Aleppo: Gencatan Senjata yang Runtuh
Situasi di Suriah kembali ke titik nadir setelah gencatan senjata yang disepakati pada Maret tahun lalu dinyatakan gagal total. Bentrokan hebat meletus antara pasukan pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed al-Sharaa dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi kelompok Kurdi.
Pertempuran yang berpusat di Aleppo ini telah menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan lebih dari 142.000 orang terpaksa mengungsi hanya dalam kurun waktu satu pekan. Pasukan pemerintah berupaya melakukan sentralisasi kekuatan militer, mendesak SDF untuk terintegrasi sepenuhnya ke dalam kementerian pertahanan sebuah langkah yang ditolak keras oleh kelompok Kurdi yang menuntut otonomi regional luas.
Kota Aleppo kini dilaporkan dalam kondisi chaos. Gereja-gereja lokal, seperti Gereja Ortodoks Suriah St. Ephrem, berubah fungsi menjadi tempat penampungan darurat bagi ribuan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan udara dan baku tembak artileri.
Barat Turun Tangan: Upaya Deeskalasi di Tengah Krisis
Melihat situasi yang kian tak terkendali, negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat mulai melakukan langkah nyata. Pentagon melaporkan pengiriman aset tambahan untuk memastikan stabilitas di kantong-kantong pengungsian serta melindungi kepentingan strategis dari pengaruh milisi yang didukung aktor eksternal.
Di Washington, pemerintahan AS menegaskan bahwa prioritas utama adalah mencegah munculnya kembali sel-sel radikal di tengah kekosongan kekuasaan. Barat mendorong adanya dialog transisi yang lebih inklusif, namun di sisi lain, dukungan logistik terus mengalir ke faksi-faksi yang dianggap mampu menahan laju eskalasi militer pemerintah pusat yang dianggap terlalu represif.
Turki Nyatakan Sikap: Peringatan dari Ankara
Turki, sebagai pemain kunci di kawasan utara, tidak tinggal diam. Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus, dalam pernyataan terbarunya menegaskan bahwa Ankara siap memberikan “segala bentuk dukungan” untuk memulihkan stabilitas, namun dengan syarat tegas mengenai keamanan perbatasannya.
Presiden Recep Tayyip Erdogan juga memberikan sinyal kuat bahwa Turki tidak akan menoleransi keberadaan entitas bersenjata yang dianggap mengancam kedaulatan nasionalnya di sepanjang perbatasan Suriah. Turki mendesak pemerintah Suriah untuk menghormati hak-hak sipil namun tetap meminta kelompok-kelompok milisi untuk meletakkan senjata demi integrasi nasional. Sikap Turki ini dipandang sebagai upaya penyeimbang (balancing act) antara mendukung stabilitas pemerintahan baru di Damaskus dan menjaga pengaruh kelompok oposisi yang selama ini mereka bina.
Krisis Yaman: Front Kedua yang Membara
Tak hanya di Suriah, “Perang Saudara Arab” juga menggila di ujung selatan semenanjung. Ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengaruh di Yaman Selatan, khususnya di Aden dan Pulau Socotra, mencapai titik didih. Insiden di Aden baru-baru ini telah memicu eksodus besar-besaran dan menyebabkan ratusan turis mancanegara terdampar akibat penutupan wilayah udara secara mendadak.
Para pengamat geopolitik memperingatkan bahwa jika intervensi internasional tidak segera membuahkan hasil, kawasan Timur Tengah berisiko terjerumus ke dalam konflik multi-front yang akan mengganggu pasokan energi global dan menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dekade ini.
