BERITA KERABAT – Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi intensif dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meluncurkan paket kebijakan ekonomi pascabencana yang komprehensif. Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk meringankan beban darurat, tetapi juga untuk mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi korban bencana alam, khususnya yang melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatera baru-baru ini. Fokus utama program ini adalah stabilitas daya beli, keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta jaminan sosial bagi para pekerja.
Tahap Darurat: Bantuan Langsung dan Logistik
Dalam fase tanggap darurat, Menko Airlangga memastikan bahwa bantuan logistik dan dukungan langsung telah disalurkan secara masif dan cepat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sendiri telah mengirimkan puluhan ton bantuan kemanusiaan yang terdiri dari bahan pangan, minuman, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan untuk korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Komitmen Pemerintah sangat jelas: Negara hadir dalam setiap situasi sulit. Kami memastikan bantuan tiba tepat waktu dan menjangkau seluruh wilayah terdampak,” tegas Menko Airlangga.
Selain itu, Airlangga menegaskan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra akan tetap disalurkan di daerah-daerah terdampak bencana. BLT Kesra ini menjadi nafas tambahan bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjaga daya beli di tengah hantaman bencana yang merusak mata pencaharian dan infrastruktur. Penyaluran, yang ditargetkan tuntas hingga akhir Desember 2025, dilakukan melalui bank penyalur dan PT Pos Indonesia (PosIND) untuk menjangkau lokasi-lokasi yang terisolir atau sulit diakses.
Fokus Pemulihan UMKM: Hapus Buku Kredit dan KUR Baru
Dampak ekonomi terberat pascabencana seringkali dirasakan oleh para pelaku UMKM. Menko Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan ekonomi khusus yang sangat ditunggu, yaitu penyelesaian utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana.
- Penghapusbukuan dan Penghapusan Tagihan: Pemerintah menyiapkan skema untuk menghapus buku utang bagi debitur KUR yang benar-benar macet dan terdampak langsung oleh bencana (disebabkan oleh force majeure atau kahar). Hal ini memberikan ruang bagi mereka untuk memulai kembali usaha tanpa dibebani utang lama.
- Restrukturisasi dan KUR Baru: Bagi debitur yang masih memiliki potensi, pemerintah menyiapkan program restrukturisasi. Lebih dari itu, akan disalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru dengan bunga yang lebih rendah di tahun 2026. Tujuannya adalah untuk membantu modal kerja awal pascapemulihan dan mendorong re-start aktivitas ekonomi di daerah.
Diperkirakan, total baki debet KUR di tiga provinsi terdampak yang ikut mengalami dampak bencana mencapai sekitar Rp7,8 triliun, melibatkan sekitar 141 ribu debitur. Jumlah ini didominasi oleh debitur dari sektor pertanian. Airlangga menekankan bahwa detail teknis skema khusus ini sedang difinalisasi oleh lintas kementerian dan lembaga terkait.
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
Selain dukungan modal usaha, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada jaminan sosial bagi para pekerja yang terdampak. Kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian meliputi:
- Keringanan BPJS Ketenagakerjaan: Pemerintah menyiapkan kebijakan penghapusbukuan dan penghapus tagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang operasinya terhenti akibat bencana.
- Kemudahan Klaim: Diberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan pelayanan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja yang menjadi korban.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar para pekerja dan keberlangsungan operasional perusahaan dapat terjaga selama masa transisi dan pemulihan.
Percepatan Pemulihan Infrastruktur
Aspek krusial lainnya adalah pemulihan infrastruktur. Menko Airlangga memastikan adanya alokasi anggaran khusus untuk percepatan perbaikan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang hancur. Pemulihan ini menjadi kunci agar rantai logistik dan konektivitas ekonomi dapat pulih secepatnya, mendukung upaya rehabilitasi sosial dan ekonomi.
Secara keseluruhan, paket bantuan ekonomi pascabencana yang digagas Menko Airlangga Hartarto menunjukkan komitmen pemerintah untuk hadir secara utuh dalam penanganan bencana. Dari bantuan logistik darurat, stabilitas daya beli melalui BLT, hingga kebijakan pemulihan usaha yang transformatif seperti hapus buku KUR, pemerintah berupaya meminimalisir dampak kerugian ekonomi jangka panjang dan memastikan masyarakat terdampak dapat kembali bangkit dan beraktivitas normal.
