BERITA KERABAT – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan data mengejutkan terkait transaksi keuangan yang diduga berasal dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan distribusi emas ilegal sepanjang periode 2023–2025. Dalam laporan Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025, lembaga ini mencatat bahwa perputaran dana yang terkait praktik PETI mencapai Rp992 triliun, menjadikannya salah satu sumber utama transaksi mencurigakan dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia.
Skala Temuan PETI dan Distribusi Emas Ilegal
PPATK mencatat bahwa dari total perputaran dana sebesar Rp992 triliun, nilai nominal transaksi yang diduga langsung terkait praktik PETI mencapai Rp185 triliun selama tiga tahun terakhir (2023–2025). Sementara sisanya sebagian besar terkait jaringan distribusi emas ilegal yang mengalir ke berbagai daerah dan bahkan pasar luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal tidak hanya berdampak pada sektor pertambangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab keuangan dan hukum yang besar bagi otoritas penegak hukum dan sektor keuangan.
Temuan ini disusun berdasarkan puluhan Hasil Analisis (HA) dan Informasi (I) yang disampaikan PPATK kepada instansi terkait, termasuk penegak hukum dan kementerian. Laporan tersebut merupakan hasil dari kerja intensif lembaga ini selama tahun 2025 dalam memantau transaksi keuangan berisiko tinggi di Indonesia.
Wilayah Penyebaran PETI di Indonesia
Menurut laporan PPATK, praktik PETI dan peredaran emas ilegal tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa daerah yang menjadi sorotan meliputi:
- Papua
- Kalimantan Barat
- Sulawesi
- Sumatera Utara
- Pulau Jawa
- Dan sejumlah wilayah lain yang memiliki potensi emas alam yang tinggi.
Distribusi emas ilegal ini tidak hanya berupa penjualan domestik, tetapi juga aliran ke luar negeri, yang semakin memperumit upaya penindakan karena melibatkan aspek lintas batas dan kerja sama internasional.
Penyebab Meningkatnya PETI dan Implikasinya
Peningkatan praktik PETI dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:
- Permintaan dan Harga Emas Dunia yang Tinggi
Emas tetap menjadi komoditas bernilai tinggi sehingga menarik minat pelaku ilegal untuk mencari keuntungan besar tanpa izin. - Lemahnya Pengawasan di Beberapa Wilayah Tertentu
Tidak semua daerah memiliki kapasitas pengawasan dan penindakan yang cukup untuk mengatasi aktivitas penambangan ilegal. - Keterlibatan Beragam Jaringan Distribusi
Emas ilegal sering dipindahkan melalui jaringan perantara yang kompleks, termasuk pergerakan dana lintas negara. - Potensi Keuntungan Besar dalam Transaksi Tanpa Regulasi
Karena tidak ada kewajiban pelaporan dan pengawasan, aktivitas PETI memungkinkan pelaku mengalihkan hasil penjualan ke berbagai bentuk aset atau rekening dengan risiko deteksi yang lebih rendah.
Akibatnya, selain kerugian negara yang besar, aktivitas PETI ini juga sangat memiliki dampak lingkungan dan sosial, termasuk kerusakan lahan, pencemaran ekosistem, serta pelanggaran hak-hak adat dan masyarakat setempat.
PPATK dan Upaya Penanganan
PPATK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan sistem intelijen keuangan, kerja sama dengan penegak hukum, dan peningkatan pemahaman inter-institusional dalam menanggulangi praktik PETI serta tindak pidana pencucian uang yang terkait. Selain itu, lembaga ini bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta untuk memperkuat mekanisme pelaporan, deteksi dini, dan forensik transaksi keuangan.
Selain itu, PPATK juga mencatat temuan-temuan lain sepanjang 2025 yang menjadi sorotan, seperti:
- Transaksi mencurigakan dari sektor lain, termasuk sektor fiskal dan perdagangan, di mana terdapat upaya menyembunyikan omzet melalui rekening pribadi hingga Rp12,49 triliun.
- Kontribusi produk intelijen keuangan terhadap optimalisasi penerimaan negara yang mencapai total nilai lebih dari Rp18,6 triliun melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Fenomena PETI dan aliran emas ilegal ini bukan semata persoalan hukum semata, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap perekonomian nasional. Perputaran dana yang sangat besar menunjukkan bahwa sektor informal dan ilegal telah mendominasi sebagian aliran modal yang semestinya berada dalam saluran yang sah dan diawasi.
Beberapa dampak yang diperkirakan antara lain:
- Bocornya potensi penerimaan negara, terutama dari pajak dan royalti sumber daya alam.
- Kerusakan lingkungan dan konflik sosial, khususnya di wilayah yang menjadi basis PETI.
- Risiko pencucian uang lintas negara, yang membutuhkan pendekatan kolaboratif internasional untuk ditangani secara efektif.
Tantangan Penegakan dan Harapan ke Depan
Meski PPATK terus meningkatkan kemampuannya, sejumlah tantangan masih membayangi upaya pemberantasan PETI dan tindak pidana keuangan terkait, termasuk:
- Koordinasi lintas instansi yang harus terus diperkuat.
- Penegakan hukum yang harus bersifat konsisten dan bebas dari intervensi.
- Pengembangan teknologi deteksi transaksi canggih untuk melacak aliran dana lintas batas lebih cepat.
Para pengamat hukum dan ekonomi mengatakan bahwa upaya penanganan PETI tidak hanya memerlukan penindakan, tetapi juga pendekatan preventif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pemberdayaan aktivitas ekonomi formal yang ramah lingkungan.
