BERITA KERABAT – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu sore (4/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi peta jalan ekonomi nasional, khususnya dalam mempercepat agenda hilirisasi yang ditargetkan mencapai nilai investasi fantastis, yakni sebesar Rp 100 triliun ($6 miliar USD).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada tiga poin utama: progres groundbreaking lima titik proyek hilirisasi, pengembangan sektor waste to energy, serta penguatan struktur industri nasional yang dikelola di bawah naungan Danantara.
Groundbreaking Februari: Menuju Kemandirian Industri
Salah satu hasil paling konkret dari pertemuan ini adalah kesiapan Danantara untuk melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di lima lokasi proyek hilirisasi pada awal Februari 2026. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol transformasi ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan lima titik proyek hilirisasi oleh Danantara yang akan melakukan groundbreaking di awal bulan depan. Program tersebut akan dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia dengan total investasi mencapai sekitar Rp 100 triliun,” ujar Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya.
Lima proyek strategis ini mencakup sektor-sektor vital seperti pengolahan mineral dan energi. Beberapa proyek yang menjadi perhatian utama meliputi:
- Pembangunan Smelter Alumina dan Aluminium: Investasi besar di sektor bauksit untuk memperkuat rantai pasok otomotif dan konstruksi.
- Bioavtur Refinery di Cilacap: Langkah strategis menuju kemandirian energi hijau di sektor penerbangan.
- Bioetanol di Banyuwangi: Pemanfaatan hasil perkebunan untuk substitusi bahan bakar fosil.
- Pengolahan Komoditas Kelapa dan Unggas: Pengembangan industri pangan di daerah seperti Malang dan NTB guna mendorong nilai tambah hasil bumi rakyat.
Transformasi Sampah Menjadi Ekonomi (Waste to Energy)
Selain hilirisasi mineral, Presiden Prabowo juga memberikan atensi khusus pada proyek Waste to Energy (WTE). Proyek ini dirancang untuk menyelesaikan masalah lingkungan di perkotaan sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi melalui produksi listrik atau energi alternatif dari sampah.
“Presiden menekankan bahwa penertiban pengelolaan sampah harus memberikan manfaat ganda: mengurangi volume sampah terbuka secara signifikan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tambah Teddy.
Program WTE ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan bagi kota-kota besar di Indonesia yang selama ini terbebani oleh masalah pembuangan sampah akhir (TPA).
Peran Danantara dalam Struktur Ekonomi Baru
Pertemuan ini juga mempertegas posisi BPI Danantara sebagai “mesin” baru investasi Indonesia. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara telah diberi mandat untuk menyatukan kekuatan investasi negara dan mengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund) secara lebih agresif namun tetap akuntabel.
Dengan nilai investasi Rp 100 triliun yang akan segera dieksekusi, Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4% hingga 8% di masa pemerintahan Prabowo. Proyek-proyek ini juga diprediksi akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru di daerah-daerah tempat proyek tersebut berada, sehingga menciptakan pemerataan ekonomi yang tidak lagi berpusat di Pulau Jawa (Java-centric).
Dampak Jangka Panjang bagi Indonesia
Kebijakan hilirisasi yang dibahas di Hambalang ini sejalan dengan visi “Asta Cita” pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun dari pinggiran dan memperkuat kemandirian nasional. Dengan memproses bahan mentah di dalam negeri, Indonesia diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti secara berlipat ganda dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.
Pertemuan di Hambalang ini mengirimkan pesan kuat kepada investor domestik maupun global bahwa pemerintah sangat serius dalam menjaga stabilitas iklim investasi dan kepastian hukum bagi proyek-proyek strategis nasional.
